BPJS Kesehatan, antara Realitas dan Harapan

 

Beberapa hari yang lalu, seorang teman mengirimkan pesan di whatsapp grup. Isinya, sahabatnya mencari obat methotrexat untuk anaknya yang sedang terapi kanker darah putih (leukemia). Kenapa sampai mencari via sosial media? Ternyata, obat sitotoksik tersebut kosong di rumah sakit tempat si anak biasa berobat. Kami yang berada di grup whatsapp apoteker, kalang kabut membantu mencarikan.

Meski hari sudah malam, tapi jari-jari kami meneruskan pesan, meng-email rekan kerja, menelepon kenalan, dan sebagainya. Teman-teman yang berpraktek di rumah sakit ikut mengecek stok mereka. Sementara yang bekerja di industri mengontak PBF yang mendistribusikan methotrexate merek Ebewe tersebut. Bahkan, orangtua pasien mau menggunakan merek apa saja, asal isinya methorexat. Saya sendiri langsung menghubungi mantan kepala IFRS (Instalasi Farmasi Rumah Sakit) tempat saya pernah bekerja di Jakarta. Hasilnya? Setali tiga uang, nihil alias stok kosong.

Untungnya, ada seorang teman yang bekerja di apotek di Kupang, memberi secercah harapan, obat tersebut diketahui ada stoknya di Ambon, 11 tablet. Alamak, jauh sekali dari Jakarta harus menunggu kiriman obat dari Ambon. Tapi ketika dikonfirmasi kembali, ternyata obat tersebut sudah laku tadi sore. Tak hanya Ebewe, pasien juga membutuhkan Texorate tablet yang isinya methotrexate juga. Suplier Bandung kosong, beberapa RSUD di daerah Jawa kosong. Esok paginya, seorang teman mengabarkan bahwa di gudang pusat tempatnya bekerja ada stok, tapi injeksi. Lalu teman saya yang bekerja di RS. Kariadi Semarang mengatakan punya stok Texorate tablet. Sebuah angin segar tentunya. Saya langsung memberikan kontak apoteker di Semarang tersebut. Tak berapa lama, seorang teman lainnya yang bekerja di RSUD Blitar menyatakan bahwa di rumah sakitnya ada 5 box Texorate tablet. Begitu juga di RS. Hasan Sadikin Bandung, dan di RS. Kanker Dharmais. Alhamdulillah, keluarga pasien masih dapat memilih mau menebus resep di rumah sakit yang mana, tinggal pilih yang lokasinya terdekat dengan pasien yang berada di Jakarta.

Jadi, kabarnya obat methotrexate tablet ini sudah didiskontinu oleh pabriknya. Tak hanya methotrexat tablet saja yang kosong pabrik. Perlu diketahui, bahwa beberapa obat lainnya mengalami nasib yang sama. Beberapa apoteker yang bekerja di rumah sakit menyatakan bahwa obat-obat yang masuk e-katalog BPJS mengalami supply and demand yang tidak imbang akibat dari RKO (Rencana Kebutuhan Obat) tiap daerah yang kacau balau. Pabrik obat tentu saja tidak dapat memproduksi lagi di luar rencana produksi, sehingga saat terjadi kekosongan obat di daerah tertentu, mereka hanya bisa mengandalkan relokasi dari daerah lain yang masih ada stoknya, dan hal ini berlangsung hingga akhir tahun. Hiks, menyedihkan ya. Saya tahu, bahwa perencanaan stok obat itu tidak mudah, dan nyatanya program JKN masih perlu banyak perbaikan.

Tentang JKN dan BPJS Kesehatan

Saya yakin teman-teman semua sudah mengetahui apa itu JKN. JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebuah program asuransi dari pemerintah untuk warga negara Indonesia. JKN sendiri merupakan program yang penyelenggaranya bernama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). BPJS ada dua yaitu, BPJS kesehatan yang dulunya bernama Askes, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan dulunya bernama Jamsostek. BPJS diberlakukan oleh pemerintah sejak tahun 2014. Dulunya, BPJS hanya menargetkan sebagian besar WNI, tetapi kelak, diharapkan semua WNI, akan memiliki jaminan kesehatan di masa depan dengan cara menyisihkan sebagian kecil uangnya. Sementara untuk masyarakat miskin yang tidak mampu, iuran JKN akan ditanggung oleh pemerintah.

Antara Realita dan Harapan

Saya yakin maksud pemerintah mendirikan BPJS itu baik. Termasuk program JKN yang bermanfaat bagi banyak pasien. Tapi sayang, di lapangan, masih banyak kendala dan hal-hal yang bisa jadi bumerang bila tidak cepat diselesaikan. Seperti kita ketahui bahwa semua fasilitas kesehatan diwajibkan berperan dan ikut BPJS, termasuk swasta sekalipun. Instansi swasta juga harus mengikutkan karyawannya untuk menjadi peserta di BPJS. Sayangnya, sistem pengadaan obat e-katalog belum siap, sehingga banyak rumah sakit mengalami kekosongan obat. Akibatnya apa? Tentu saja pelayanan pasien menjadi terganggu seperti kisah yang saya tuliskan di awal tadi. Pasien atau keluarga pasien harus membeli obat di rumah sakit lain, bahkan mungkin membeli obat paten yang harganya jelas lebih mahal. Soal antrian, wuih jangan tanya, antrian BPJS versus antrian umum kalah jauh. Saya sering melihat sendiri saat menjadi pasien, antrian umum baru nomor sekian belas, antrian BPJS kesehatan sudah sekian puluh.

Soal puskesmas menjadi faskes (fasilitas kesehatan) primer juga masih ada kendala. Obat dan fasilitas puskesmas jelas tidak selengkap di rumah sakit. Sementara pasien tidak boleh dan tidak bisa ke rumah sakit bila belum mendatangi puskesmas, dan tanpa rujukan dari puskesmas. Iya memang benar, bahwa pemerintah mulai membenahi fasilitas di puskesmas, termasuk soal pilihan terapi dan obat, agar pasien kronis sekalipun mendapatkan fasilitas dan pilihan terapi yang optimal.

Di satu sisi BPJS Kesehatan menyelamatkan banyak pasien miskin, tetapi di sisi lain, dari segi fasilitas dan birokrasi masih butuh banyak perbaikan. Pungli (pungutan liar) di birokrasi? Tampaknya hampir semua mengalami. Birokrasi jelas butuh pengawasan oleh badan pengawas, agar pungli dapat diberantas. Ini baru dari segi pasien. Bagaimana dengan pihak rumah sakit sebagai tempat yang dihutangi oleh BPJS? Sejak zaman Askes pun, sudah menjadi rahasia umum kalau klaim ke pemerintah itu memakan waktu lama, hingga berbulan-bulan. BPJS Kesehatan juga sama. Akibatnya, keuangan rumah sakit jelas terpengaruh, sehingga bukan suatu keanehan ada rumah sakit yang sampai bangkrut karena menunggu klaim yang tak kunjung selesai. Tampaknya, manajemen keuangan rumah sakit juga perlu berpikir lebih keras dalam mencari solusi hutang-piutang ini.

Saya yakin dari segi para tenaga kesehatan lain seperti dokter, juga ada banyak sekali kritikan dan masukan, tentang diagnosa, tentang sistem plafon, tentang klaim, tentang clinical pathway, dan sebagainya. Semestinya pemerintah duduk bersama dengan para tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit untuk mendengarkan saran dari mereka selaku pelaksana.

Hal positif

Untuk segi positifnya sendiri, preminya tergolong murah jika dibandingkan dengan asuransi swasta. Saat ini proses pendaftaran BPJS juga sudah mulai ada yang online, itu artinya memudahkan masyarakat yang melek teknologi. Website bpjs-kesehatan.go.id juga user friendly, lengkap mulai dari pendaftaran, cek iuran, informasi publik, hingga kontak 24 jam. Saya lihat, akun sosial media BPJS Kesehatan termasuk twitternya juga sudah aktif menjawab pertanyaan masyarakat. Sosial media diketahui memang alat komunikasi yang paling cepat dan mudah.

Saran dan solusi

Pemerintah perlu mendengar masukan para pelaksana di lapangan, serta perlu mendengar keluh-kesah masyarakat selaku pasien. Pemerintah perlu mengadakan komunikasi rutin dengan mereka. Cobalah sesekali turun ke faskes primer dan rumah sakit, bertemu langsung dengan dokter dan pasien BPJS. Bila perlu, adakan dialog rutin dengan masyarakat penerima BPJS Kesehatan.

Soal turun ke masyarakat ini sebenarnya bukan hal baru untuk BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan bersama dengan OASE, dan Dinkes Kota Medan bersama dengan ibu negara bahkan meninjau program promotif- preventif kanker serviks, dengan cara menjemput bola di komunitas Pasar Petisah Medan pada awal November tahun ini. Sebelumnya, tanggal 29 Juli 2016, BPJS Kesehatan, bersama dengan OASE, Kementerian Kesehatan dan BKKBN memang melaksanakan kegiatan Pencanangan Gerakan Promotif Preventif dengan Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat, salah satu metode deteksi kanker serviks) dan Papsmear serentak di seluruh Indonesia, tepatnya di 1.558 titik pelayanan pemeriksaan IVA dan Papsmear (1). Oleh karena itu, saya yakin kegiatan edukatif – informatif untuk masyarakat dan tenaga kesehatan juga akan bisa dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.

Tentang ketersediaan obat di faskes pun, setelah saya menelusuri lebih lanjut, ternyata pada tanggal 19 Oktober 2016 kemarin, KPK telah mengeluarkan hasil kajian mengenai kekosongan obat e-katalog. Menurut KPK, hal tersebut dikarenakan tidak semua rumah sakit menyampaikan RKO (Rencana Kebutuhan Obat) ke Kementerian Kesehatan, sehingga Kemenkes mendapat data kebutuhan obat yang berbeda dengan di lapangan (2). Bila memang hal tersebut yang terjadi, tampaknya perlu penelusuran lebih lanjut, apa penyebab/alasan beberapa rumah sakit tersebut tidak melaporkan RKO-nya. Sekali lagi, BPJS Kesehatan dan Kemenkes juga perlu duduk bersama dengan manajemen rumah sakit agar sevisi, semisi dan sepaham mengenai RKO ini. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) juga perlu berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan faskes mengenai masalah di atas.

Harapan

Ke depan, besar harapan saya sebagai mahasiswa yang nantinya juga akan terjun ke ranah praktek di rumah sakit, agar sistem JKN dari BPJS Kesehatan ini menjadi lebih baik. Tentunya semua nakes ingin agar pelayanan kesehatan maksimal, agar tujuan kesehatan yang berorientasi pada keamanan pasien dan efikasi terapi dapat tercapai.

Sebagai masyarakat dan sebagai seorang ibu, saya juga berharap agar BPJS Kesehatan tidak dipandang sebelah mata dan dianggap kurang menguntungkan, melainkan sebaliknya, BPKS Kesehatan dengan program JKN-nya dapat benar-benar menjadi solusi agar biaya kesehatan dapat terjangkau oleh seluruh warga negara indonesia.

Kesehatan adalah hal paling berharga yang sering tidak kita sadari, dan ketika sudah jatuh sakit, sedih sekali bila ternyata kita tak mendapat pelayanan maksimal, hanya karena tak punya uang. Oleh karena itu, mari kita kawal dan bantu pemerintah untuk menyukseskan program ini, demi Indonesia yang lebih baik dan sehat.

Referensi:

1. https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/411/OASE-BPJS-Kesehatan-dan-Dinkes-Medan-Jemput-Bola-Periksa-IVA-di-Komunitas-Pasar

2. https://www.bpjs-kesehatan.go.idhttps://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/408/BPJS-KESEHATAN-Dukung-KPK-KEMENKES-dan-LKPP-dalam-Mengoptimalkan-Ketersediaan-Obat-di-Faskes